EVALUASI KOMPREHENSIF DAN ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERDASARKAN PERPRES NOMOR 115 TAHUN 2025: AKUNTABILITAS FISKAL, UTILITAS SOSIAL, DAN PATOLOGI KEPATUHAN MITRA
DOI:
https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i5.1967Keywords:
Perpres Nomor 115 Tahun 2025, Makan Bergizi Gratis, Tata Kelola Fiskal, Teori Kepatuhan Hukum, Analisis Sosio-Legal.Abstract
Pengundangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 memicu transformasi fundamental dalam arsitektur kebijakan sosial-ekonomi nasional melalui pelembagaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Artikel ilmiah ini bertujuan untuk membedah secara holistik keselarasan formil dan substantif dari kebijakan nasional tersebut berdasarkan perspektif hukum publik, hukum keuangan negara, dan sosiologi hukum. Penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosio-legal ini berfokus pada lima pilar krusial: tata kelola dan kompleksitas penganggaran belanja negara, kemanfaatan sosiologis hukum terhadap redistribusi kesejahteraan ekonomi lokal, patologi kepatuhan (compliance) hukum mitra penyedia (vendor), evaluasi studi kasus kedaruratan nutrisi di lapangan, serta isu kontemporer penyediaan infrastruktur rantai pasok dingin. Hasil kajian menunjukkan bahwa pola sentralisasi fiskal di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) memicu ketegangan yurisdiksional dengan asas otonomi daerah serta menciptakan risiko kriminalisasi bagi aparatur pelaksana akibat ketiadaan fleksibilitas anggaran operasional dalam menghadapi volatilitas harga komoditas lokal. Lebih lanjut, analisis kepatuhan membuktikan terjadinya fenomena ketidakpatuhan terpaksa (calculated non-compliance) dari para vendor mikro yang disebabkan oleh hambatan likuiditas keuangan akibat lambatnya sistem pembayaran termin birokrasi. Artikel ini merekomendasikan pembentukan kerangka hukum pengadaan khusus kedaruratan pemenuhan nutrisi serta skema pembiayaan supply chain financing yang inklusif untuk memitigasi disfungsi operasional di tingkat akar rumput.
Downloads
References
Badan Gizi Nasional. (2026). Panduan Teknis Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Seluruh Indonesia. Jakarta: BGN Press.
Bentham, Jeremy. (1907). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: Clarendon Press.
Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Jakarta: Sekretariat Negara.
Justisio Analisis Hukum. (2026). "Implikasi Bisnis dan Kepatuhan dalam Perpres 115/2025 tentang Program Makan Bergizi Gratis." Jurnal Kajian Kebijakan Publik, Vol. 14, No. 1, 45-58. Tersedia pada: https://doi.org/10.31219/osf.io/hukum-kebijakan-publik
Prasetyo, B., & Setiawan, H. (2025). "Analisis Sosio-Legal Efektivitas Program Intervensi Gizi Terhadap Kesejahteraan Petani Lokal." Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 12, No. 3, 210-225. Tersedia pada: https://doi.org/10.20961/jhpe.v12i3.78451
Sutedi, Adrian. (2021). Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Sinar Grafika.
Tyler, Tom R. (2006). Why People Obey the Law. Princeton: Princeton University Press.
Widodo, Joko. (2024). Analisis Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Siklus Kontemporer. Jakarta: Media Nusa Creative.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Mochamad Jaka Subianto, Isro Ussolihin, Muhammad Irfan Tegar Algifari, Rico Andres Adrian, Devika Rosa Guspita (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
