PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KAKANIUK DAN DESA BARENE KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA

Authors

  • Sensisana Luruk Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang Author
  • Rafael Tape Tupen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang Author
  • Marlyani Anita Seran Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang Author

DOI:

https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i6.2309

Keywords:

Community Empowerment Institution, community participation, community aspirations, village development, development planning.

Abstract

This study aims to analyze the role of the Community Empowerment Institution (LPM) in accommodating and channeling community aspirations in village development planning in Kakaniuk Village and Barene Village. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation involving informants consisting of LPM administrators, village government officials, community leaders, and local residents. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that LPM in both villages has performed its function of accommodating and channeling community aspirations effectively, although differences exist in the implementation mechanisms. Kakaniuk Village applies a participatory bottom-up approach by placing community needs as the primary basis for village development planning. Community aspirations are collected through deliberative meetings, field surveys, and direct approaches to vulnerable community groups. Meanwhile, Barene Village applies an approach that integrates community aspirations with regional and national development policies, resulting in a more structured planning process with greater opportunities for budget support. This study demonstrates that community involvement through effective aspiration mechanisms can improve the quality of village development and make it more responsive to community needs.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku :

Aldo Aviandri, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa, Skripsi, UPN Veteran Surabaya, (2015), Hlm. 1-2

Bintoro Tjokroamidjojo, “Pengantar Administrasi Pembangunan” (Jakarta: LP3ES, 2011), hal. 1

Britha, Mikkelsen. 2011. Metode Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Pandangan Bagi Praktis Lapangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Chambers, Robert. 1995. Poverty and Livelihoods : Whose Reality Counts? People: From Impoverishment to Empowerment. New York: New York University Press.

Darwin, dkk. 2025. Pemberdayaan Masyarakat Desa: Pendekatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Bandun

Fahrudin, Adi. (2012). Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung: Humaniora.

Gitosaputro, S & Rangga K.K. 2015. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu

Ginandjar Kartasasmita, Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, (Jakarta: CIDES, 1996), hal. 12

HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Hlm 3

Himmah, LN, Mahanani, C., & Kholifah, N. (2025). Peningkatan Ekonomi Kreatif Desa Pacarejo melalui Teknik Ecoprint

I Nyoman Sumaryadi, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, (Jakarta: Citra Utama, 2011), hal. 10

Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). Pengembangan Komunitas: Alternatif Berbasis Komunitas di EraFrenchs Forest, NSW: Pearson Education Australia.

Mardikanto, Totok & Soebiato poerwoko. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Ndraha Taliziduhu, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 132

Putri, BAP, & Baidhowah, AR (2025). Collaborative Governance dalam Penanganan Kemiskinan melalui Program Desa TUMIS . IPDN

Sondang Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 31

Soeharto, E. (2010). Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran . Bandung: Refika.

Soerjino soekanto, 2006 Pengantar Penelitian (Jakarta : Universitas Indonesia Press, ) h.11

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama

Sumaryadi, I. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dJakarta: Citra Utama.

Sumodiningrat. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT, Bina Rena Pariwara

Trisantono Soemantri, Bambang. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokus Media. Bandung.

Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 12.

Jurnal :

Desriadi, Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, Jurnal Trias Politika, Vol 2. No.1, 2018, hal. 86

Himmah, LN, Mahanani, C., & Kholifah, N. (2025). Peningkatan Ekonomi Kreatif Desa Pacarejo melalui Teknik Ecoprint. Jurnal Univrsitas Negeri Yogyakarta Vol 5, N0. 2

Ison Wuwange, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyakat (LPM) dalam Pembangunan desa ( Studi Kasus Desa Gurisia, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo) Skripsi Universita Negeri Gorontalo, (2019)

Mia Aninda Kirana (2018_. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pembangunan Partisipatif(Studi Kasus Desa Petaling, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. Univerisitas Sriwijaya

Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa,” Jurnal Politik Profetik, Vol 1 No 1 (Tahun 2013), hlm. 89

Suyatno, S. (2025). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penguatan Pendidikan Islam di Kabupaten Magelang. Universitas Islam Sultan Agung.

Susanti, A., & Sari, K. (2025). Pemahaman Lingkungan Berkelanjutan melalui Ecoprinting pada Masyarakat Desa Mekar Jaya. Jurnal BESIRU: Jurnal Pengabdian Masyarakat.

Teraik, et., all., Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua, Jurnal Berkala Ilmiah Efisien, Vol. 15 No. 2, 2015, hal. 36

Tita. G. T. (2020). B Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa, lokasi penelitian berada di Desa Kaligandu, Kecamatan Serang.Jurnal. UIN. Sultan Maulana Hasannuddin Banten

Wuwange. I. (2019). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Des(Studi Kasus di Desa Gurisia, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo; Gorontalo; Universitas Negeri Gorontalo

Undang – Undang :

UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Mengatur Otonomi Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal

Downloads

Published

26-06-2026

How to Cite

PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KAKANIUK DAN DESA BARENE KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA. (2026). Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 3(6), 1624-1633. https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i6.2309

Similar Articles

1-10 of 433

You may also start an advanced similarity search for this article.