PERLINDUNGAN HUKUM PENJAMIN PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT
DOI:
https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i7.2398Keywords:
Legal Protection, Third-Party Guarantors, People's Business CreditAbstract
This research examines legal protection for third-party guarantors in People's Business Credit (KUR) agreements, focusing on two main issues: first, the form of legal protection for third-party guarantors over mortgage rights collateral that has been paid off; and second, the conformity of banking administrative reasons regarding the primary debtor's consent to the bank's legal obligation in returning mortgage collateral belonging to third-party guarantors. This research is normative legal research using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Legal materials used include primary legal materials in the form of legislation and court decisions, secondary legal materials in the form of legal literature, and tertiary legal materials. Data analysis techniques are carried out qualitatively with descriptive analytical methods. The results show that: first, legal protection for third-party guarantors over mortgage rights collateral that has been paid off in KUR agreements is realized through preventive and repressive protection. Preventive protection is carried out through the application of the accessory principle, the principle of good faith, banking prudential principles, and the provisions of POJK Number 1/POJK.07/2013. Repressive protection is provided through legal remedies of default claims, tort claims, complaints to OJK, and resolution through the Financial Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS); second, the administrative reason of requiring the primary debtor's consent or signature as a condition for returning the mortgage collateral has no valid legal basis and is contrary to the provisions of Article 18 paragraph (1) of Law Number 4 of 1996 on Mortgage Rights, which affirms that mortgage rights are extinguished by law when the guaranteed debt has been paid off. The application of such requirements constitutes unlawful retention of collateral, which has the potential to cause harm to third-party guarantors and is contrary to the prudential principle, the trust principle, and the provisions on consumer protection in the financial services sector.
Downloads
References
Abubakar, Lastuti dan Tri Handayani. "Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Perbankan Indonesia." Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2018, hlm. 142.
Affandi, Muhammad. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Eksekusi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan.” Lex Patrimonium, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 7.
Arifudin, Qadriana. Metodologi Penelitian. Jambi: PT Sonpedia Publikasi, 2025, hlm. 98.
Budiningsih, Eliyana. “Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Penggunaan Hak Tanggungan sebagai Jaminan.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Volume 5, Nomor 4, 2025, hlm. 4391.
Debby Puspito. “Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Masa Covid-19.” Jurnal Living Law, Volume 14, Nomor 1, 2022, hlm. 13.
Dewi, Ni Made Cahya Kirana, Dewa Ayu Putri Sukadana, Komang Satria Wibawa Putra, dan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari. "Pelanggaran Asas Itikad Baik Pasal 1338 KUHPerdata Oleh Pihak Pertama Dalam Kontrak Sewa." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3, Nomor 6, 2025, hlm. 10712.
Djumhana, Muhamad. "Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan sebagai Perlindungan Hukum bagi Nasabah." Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, Nomor 1, 2009, hlm. 34.
Eka Rianti, Fiskarina. “Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi Tanah Atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2024, hlm. 169.
Fahrudin, dkk. “Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Pegadaian terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah.” Jurnal Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis, Volume 5, Nomor 1, 2025, hlm. 447.
Hamzah, Rosyidi dan M. Faisal. “Perlindungan Hukum terhadap Penjamin dalam Perjanjian Kredit Perbankan.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 50, Nomor 2, 2020, hlm. 312.
Hasibuan, Rosmeri Elina. “Strategi Pengelolaan Pembiayaan UMKM Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR): Studi Kasus terhadap Persepsi dan Kendala yang Dihadapi Pengguna KUR di Desa.” Jurnal Al-Mujaddid Humaniora, Volume 10, Nomor 1, 2024, hlm. 48.
Hidayansyah, Tarissa Zahira dan Rosa Agustina. "Penerapan Itikad Baik dan Kebebasan Berkontrak Pada Jaminan Kebendaan Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman (Facility Agreement) Dalam Sengketa Kepailitan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Lain-lain/2021/PN Niaga Mdn jo. Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn." Lex Patrimonium, Volume 2, Nomor 1, 2023, hlm. 1.
Ibrahim Kosasih, Johannes. Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021, hlm. 2.
Imaniyati, Neni Sri. "Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 58.
Jhonson Datmalem Siahaan. “Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Milik yang Telah Dibatalkan oleh Pengadilan dan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap.” Jurnal Intelek Insan Cendikia, Volume 1, Nomor 9, 2024, hlm. 4360.
Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 2.
Khairandy, Ridwan. "Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak." Jurnal Hukum Internasional, Volume 2, Nomor 3, 2024, hlm. 118.
Kredit Usaha Rakyat. "Maksud dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat." https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan. Diakses pada 21 Januari 2026 pukul 12.00 WIB.
Opit, Indah K. A. “Pengaruh Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado Boulevard Terhadap Efektivitas Usaha Kecil dan Menengah Masyarakat Kota Manado.” Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 10, 2024, hlm. 16.
Padek Jawapos. "Bank Kembalikan Jaminan KUR Usai Nasabah Lapor ke Ombudsman Sumbar." 29 Agustus 2025. https://padek.jawapos.com/bisnis/2366491067/bank-kembalikan-jaminan-kur-usai-nasabah-lapor-ke-ombudsman-sumbar.
Pawestri, Eki. “Akibat Hukum Berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) yang Dibebani Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit.” Jurnal Ilmu Multidisplin, Volume 5, Nomor 1, 2026, hlm. 226.
Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Jmr. Diakses melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search..html pada tanggal 1 Maret 2026, pukul 12.10 WIB.
Rachmadi Usman. "Hukum Jaminan Keperdataan dalam Perspektif Sekarang dan Mendatang." Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, Nomor 3, 2012, hlm. 402.
Rachmadi Usman. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 258.
Rachmadi Usman. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 221.
Rahma, Sabrina Zahara Noor. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penjamin Perorangan dalam Penyelesaian Kredit Macet.” Jurnal Living Law, Volume 16, Nomor 2, 2024, hlm. 121.
Rismansyah. “Regulasi dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.” JEMI, Volume 25, Nomor 1, 2025, hlm. 59.
Riwu, Adit Rulyandi. “Kedudukan Penjamin dalam Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang.” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, Nomor 3, 2024, hlm. 6.
Rosyida Setiani. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham yang Tidak Menyetor Modal Pada Perseroan Terbatas dalam Perspektif Keadilan.” Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2021, hlm. 102.
Sholichah, Sayidati, dkk. "Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank Jatim Cabang Tulungagung." Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Volume 3, Nomor 5, 2023, hlm. 33–46.
Siaran Pers Ombudsman RI. "Ombudsman RI Berhasil Dorong Pengembalian Agunan KUR Mikro bagi Nasabah Bank BRI di Wilayah Padang." 14 Agustus 2024.
Sitompul, Risma Wati, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Volume 4, Nomor 1, 2022, hlm. 95–109.
Subagyo, Heri. “Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga Dalam Perkara Kepailitan.” Journal Equitable, Volume 8, Nomor 2, 2023, hlm. 211.
Suyatno, Anton. Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 256.
Syahfitri, Triyana. “Upaya Penyelesaian Non Performing Loan Pada Kredit Usaha Rakyat di Perbankan Indonesia.” Jurnal Dedikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 3.
Tito Rima Amalia. “Analisa Hubungan Hukum Antara Penjamin Terhadap Pihak Pemberi Kredit Pada Usaha Kecil Menengah.” Jurnal Bevinding, Volume 1, Nomor 1, 2023, hlm. 71.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Widiyah Yanti (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
