ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i9.2572Keywords:
Corruption, Village Fund, Criminal Liability, Legal Dualism, Village Government.Abstract
This research aims to analyze the legal regulation of corruption crimes in the management of Village Funds in Indonesia and the criminal liability of perpetrators. Using normative legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches, this study examines the dualism of corruption crime regulation under Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). The results show that the management of Village Funds has become a vulnerable sector for corruption, with modus operandi including budget mark-ups, fictitious projects, and volume inflation. Criminal liability for village officials can be imposed through formal and material offenses, with sanctions in the form of imprisonment, fines, and compensation for state losses. The existence of dual regulation between the Anti-Corruption Law and the new KUHP creates legal uncertainty in law enforcement, requiring a harmonious interpretation to ensure justice and legal certainty in eradicating corruption in village fund management.
Downloads
References
A. Buku
Atmasasmita, Romli. Hukum Pidana Korupsi. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: DigiCat, 2022.
Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
Hart, H.L.A. Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law. Oxford: Clarendon Press, 1968.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
Mas, Marwan. Kejahatan Korupsi: Suatu Pendekatan Yuridis Normatif. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
Santoso, Topo. Mengurai Dualisme Hukum Pidana Korupsi. Depok: Rajawali Pers, 2024.
Sutedi, Adrian. Hukum Pidana Korupsi. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5845.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta, 2023.
C. Jurnal dan Karya Ilmiah
Kristanto, Yuli. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan: 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT SBY)." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
Mezak, Meruy Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." Law Review V, no. 3 (Maret 2006): 85-105.
D. Sumber Online
ANTARA News. "Kejagung Menjelaskan Modus 'Mark Up' Anggaran pada Kasus Amsal Sitepu." Jakarta, 30 Maret 2026. https://kupang.antaranews.com/berita/185882/kejagung-menjelaskan-modus-mark-up-anggaran-pada-kasus-amsal-sitepu. Diakses pada 29 April 2026.
KBK News. "Makin Banyak Kepala Desa Terjaring KPK." Palangka Raya, 21 November 2025. https://www.kbknews.id/makin-banyak-kepala-desa-terjaring-kpk/. Diakses pada 29 April 2026.
Media Indonesia. "10 Modus Korupsi Daerah Diungkap KPK." Jakarta, 28 April 2026. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/884362/10-modus-korupsi-daerah-diungkap-kpk. Diakses pada 29 April 2026.
Turin, Sarjono (Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI). Wawancara dengan Media Indonesia, "10 Modus Korupsi Daerah Diungkap KPK." Media Indonesia, Jakarta, 28 April 2026. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/884362/10-modus-korupsi-daerah-diungkap-kpk.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jauzi Muhammad Febriansyah Rangkuti, Selamat Lumban Gaol (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
