Mekanisme Penerapan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 31/PDT.SUS-PHI/2024/PN.SRG

Authors

  • Catherine Fernanda Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Indonesia Author
  • Yusuf Gunawan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Indonesia Author

DOI:

https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.259

Keywords:

Termination of Employment Relations, Mechanism for Termination of Employment Relations, Worker

Abstract

This research examines the mechanism for unilateral termination of employment (PHK) in Indonesia based on Decision Number 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg. The problem formulation includes legal regulations regarding unilateral layoffs in Indonesia as well as the suitability of PT's actions. Teguh Murni Perdana against Wawan Setiyono with the applicable legal provisions. This research uses a normative juridical method with a case study approach to analyze layoff procedures carried out by companies. The results of the research show that the action of layoffs does not meet valid reasons and is not in accordance with written notification procedures as regulated in employment regulations. This study emphasizes the importance of implementing layoff mechanisms in accordance with the law to provide legal certainty and prevent violations of labor regulations

Downloads

Download data is not yet available.

References

-, R., Simbolon, J. I., Sianturi, O. B. R. R., Lumban Gaol, G. A., Waruwu, B. T. G., & Dewi, N. (2023). Analisis Kontribusi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan. Ilmu Hukum Prima (IHP), 6(2), 211–220. https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4201

Attallah, O., Rahmawati, N., Damayanti, P., Sari, A. M., Zahra, I. A., Ambarwati, R. A., Faidhah, Y. S., Permatasari, A., Studi, P., Hukum, I., Semarang, U. N., & Kebijakan, O. (2024). OPTIMALISASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN UNTUK. 2(2), 144–157.

Aulia, S. (2022). Aspek Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Pada Buruh Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara). 19. https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/17355

Damar, G. O., Maramis, R. A., & Tampanguma, M. Y. (2024). Proses Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pekerja Yang Melakukan Kesalahan. Lex Privatum, 1. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53719%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/53719/45234

Dan, I., & Elektronik, T. (2023). Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. 19.

Dr. Willy Farianto. (2022). Pemberitahuan PHK dan Masalah Penerapannya. Hukum Online.

Fadillah, A. R., Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2023). KAJIAN HUKUM TERHADAP STATUS TENAGA.

Inofani, P. S., & Yuliana. (2023). DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO . 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ( UU CIPTA KERJA ) Kajian Putusan Nomor 986 K / Pdt . Sus-PHI / 2023. Jurnal IKAMAKUM, 3(1), 1–8.

IS, R. (2023). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Aturannya. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Aturannya

Jenderal, S., Buruh, P., Perkara, J., & Perkara, P. (2023). IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 168 / PUU-XXI / 2023 Tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Pada Undang-Undang Cipta Kerja.

Ketenagakerjaan, P., & Pengantar, K. (2022). Rancangan peraturan daerah kota salatiga tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Mulyati, & Wulansari, R. (2024). Dampak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Terhadap Karyawan Lebih Dari Sekedar Kehilangan Pekerjaan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 01(04), 967–971.

Nendissa, R. H. (1945). Tanggung Jawab Negara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. 1.

Pramita, M., Putri, A., Darmadha, N., Made, I., & Priyanto, D. (2017). Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Karena Perkawinan Dengan Sesama Pekerja Dalam Satu Perusahaan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/Puu-Xv/2017) *. 1–15. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5912,

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M. L. . (2021). Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat. Raja Grafindo Persada.

Salza Farikah Aquina. (2024). Analisis Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023: Uji Materi terhadap UU Cipta Kerja dan Implikasinya pada Perlindungan Buruh. Leks & Co Lawyers.

Simbolon, R. I. (2012). Kesetaraan dan non diskriminasi di tempat kerja di Indonesia : panduan.

Situmorang, B. (2010). Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian dan Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan. x–xii.

Subagyo, S., & Nadapdap, G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan. Lex Lectio Law Journal, 1(1), 14–24. https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v1i1.18

Susiana, S. (2019). Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 8(2), 207–221. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1266

Tambusai, M. (2005). Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitui Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Seri Pembinaan Hubungan Industrial, 1–64. www.ilo.org/publns

Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2021). Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 18(2), 437. https://doi.org/10.31078/jk1828

Yulianto, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja/Buruh Yang Mengundurkan Diri Atas Kemauan Sendiri. Law Reform, 6(2), 82. https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12475

Zulfah, I., Eirene, Y., Aritonang, A., & Nurhalija, N. (2024). Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dalam Perspektif HAM ( Studi Kasus Putusan Nomor. 1, 119–148.

Downloads

Published

02-05-2025

How to Cite

Mekanisme Penerapan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 31/PDT.SUS-PHI/2024/PN.SRG. (2025). Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2(5), 49-64. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.259

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.