FATF Recommendations dan Implementasi Nasional: Studi atas Efektivitas Harmonisasi Kebijakan Anti-Money Laundering
DOI:
https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i8.833Keywords:
Money Laundering, FATF Recommendations, HarmonizationAbstract
Technological developments have had a significant impact on efforts to prevent and combat money laundering. In this context, it is necessary to harmonize Indonesia's Anti-Money Laundering legal system with the recommendations of the Financial Action Task Force as part of global efforts to combat money laundering. This study aims to analyze the normative framework of Indonesia's anti-money laundering policies in implementing FATF Recommendations, with a focus on the effectiveness of regulations for preventing and combating money laundering. The research method used is a normative legal approach, incorporating regulatory, conceptual, and comparative perspectives. The results of the study indicate that Indonesia still needs to harmonize its national legal framework with the FATF Recommendations. Therefore, further efforts are needed in Indonesia to strengthen an effective legal framework for combating money laundering.
Downloads
References
Arifin, Khilda Luqyana & Yanuar Rahmadan. (2024). Kebijakan Indonesia Menjadi Anggota Financial Action Task Force (FATF) Sebagai Kebijakan yang Rasional. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 13(3), 449.
Aspan, Henry, et.al. (2024). Legal Mechanisms for Business Accountability: A Comparison of Soft and Hard Law in Indonesia. Jurnal Law Reform, 20(2), 354.
Cumbrandika, Chitto, Naufal Ghozi Satria, dan Nurmalia Ihsana. (2024). Pencucian Uang dalam Era Globalisasi Tantangan dan Penanganannya di Indonesia. Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, 02(01), 42.
Desi, Natasya Desi & Sofa Laela. (2024). Analisis Yuridis Atas Implementasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas di Indonesia. Iblam Law Review, 4(4), 245.
Hidayah, Fenty Nur, et.al. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pencucian Uang (Money Laundering): Perspektif Hukum Perbankan Indonesia. Jurnal Sains Student Research, 3(1), 144.
Indonesian Corruption Watch. (2022). Setengah Hati Transparansi Beneficial Ownership Korporasi. 35.
Nainggolan, Sri Cici & Yudi Kornelis. (2024). Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Judge : Jurnal Hukum, 05(02), 177.
Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto 2024-2028. 72.
Purwanti, Tri Indah, et.al. (2024). Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Terhadap Tugas dan Fungsi PPATK. Jurnal Imliah Manajemen Bisnis dan Inovasi, 11(3), 1671.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. 28.
Rengganis, Fany Dewi & Dwi Setiawan Susanto. (2023). Evaluasi implementasi program anti pencucian uang di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9(2), 236.
Setiawan, Dian Alan. (2024). Strategi Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi: Studi Komparatif Antara Indonesia, Amerika, dan Eropa. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 53(1), 79.
Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2009). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 1 ed., vol. 11. Jakarta: Rajawali Press.
Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Surya, Ida. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Kompilasi Hukum, 8(2), 4.
Sugiharti, Kristantini & Yetty Komalasari Dewi. (2022). Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat?. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 151.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 M. Ady Soehatman, Ani Purwati, Yuherman (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
