Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Kajian Tahun 2022-2024)
DOI:
https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.191Keywords:
Legal protection, sexual violence, UU TPKS, Bekasi CityAbstract
Legal protection for victims of sexual violence in Bekasi City after the enactment of the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) has become a crucial issue in Indonesia's legal system. Prior to UU TPKS, legal protection for victims was weak and inadequate, with regulations focusing more on the rights of perpetrators rather than victims. Therefore, this study aims to answer two main research questions: how legal protection is provided to victims of sexual violence under UU TPKS, and how its implementation is carried out in Bekasi City. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that although UU TPKS has strengthened legal protection by granting victims the right to legal assistance, psychosocial recovery, and restitution, its implementation in Bekasi City still faces significant obstacles. These challenges include the lack of regulatory harmonization, weak inter-agency coordination, and limited protection facilities for victims. Therefore, concrete steps are needed, such as improving coordination between institutions, drafting clearer implementing regulations, and enhancing the capacity of law enforcement officers to ensure the effective protection of sexual violence victims
Downloads
References
Desi Puspita Sari , Siti Ayu Resa Purwati, Muhamad Fadly Darmawan, Muhamad Syahrul Maulana, Irfan Maulana, H. A. (2023). Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual menurut perspektif undang-undang no. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. 7(1), 65–87.
Indonesia, C. (2022). Dugaan Pelecehan Seksual Belasan Siswi SMPN 6 Bekasi Berbuntut Demo. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220802181900-20-829402/dugaan-pelecehan-seksual-belasan-siswi-smpn-6-bekasi-berbuntut-demo#goog_rewarded
Irayadi, M., Awangga, R. A., & Yuwafi, R. (2023). The Role of Educational Institutions in Socialization Efforts for. KANGMAS (KARYA ILMU PENGABDIA MASYARAKAT)ARYA ILMU PENGABDIA MASYARAKAT).
Irwan Triadi, M. (2024). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kesetaraan Gender. 15.
Jibran, F. A. Al, & Adhari, A. (2024). Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/PID. B/2019/PN. MAR. UNES Law Review, 6(4), 10515–10525. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2011%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/2011/1620
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). (2023). CATAHU 2023: PELUANG PENGUATAN SISTEM PENYIKAPAN DI TENGAH PENINGKATAN KOMPLEKSITAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN. Komisi Nasional ANti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Peempuan). https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan
M. Chaerul Risal. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 11(1), 75–93. https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207
Muhammad, H. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 9(1), 1. https://doi.org/10.32493/skd.v9i1.y2022.22495
Mushafi, E. B. R. (2023). Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak Masyarakat Desa. Fokus kajian ini ialah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang. 3(2), 75–90.
Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 170–196. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196
Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratiningsih, D., & Sari, A. R. (2023). Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming. RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 332–339. https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399
Saoki, M. (2024). Dekonstruksi Pasal-pasal Kontra Produktif dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pendahuluan merupakan landmark dari perjuangan perempuan untuk mendapatkan pemenuhan perempuan juga sebagai upaya membebaskan perempu. 27(1).
Undang - Undang Republik Indonesia. (2022). Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Wildan Noviansah. (2024). Bocah 5 Tahun Bekasi Diduga Dilecehkan Pemilik Warung, Ortu Lapor Polisi. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-7545770/bocah-5-tahun-bekasi-diduga-dilecehkan-pemilik-warung-ortu-lapor-polisi
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Bita Sari Dewi, Fakhris Lutfianto Hapsoro (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
