KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DESA
DOI:
https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i7.2369Keywords:
legal certainty, protection of citizens' rights, village administrative services, public services, administrative law.Abstract
Village administrative services constitute an integral part of public service delivery, serving to fulfill the administrative rights of citizens. However, their implementation continues to face various challenges, including a lack of transparency in service procedures, delays in administrative processing, inconsistencies in service requirements, and the limited understanding of applicable legal provisions among village officials. These issues may create legal uncertainty, thereby reducing the effectiveness of protecting citizens' rights. This study aims to examine the role of legal certainty as an instrument for safeguarding citizens' rights in the provision of village administrative services while also analyzing the factors influencing its implementation. The study employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that legal certainty in village administrative services is reflected in the implementation of clear service standards, well-defined procedures, compliance with prevailing laws and regulations, and the application of the principles of good governance. The implementation of legal certainty not only guarantees the fulfillment of citizens' administrative rights but also promotes transparency, accountability, and greater public trust in village government. Therefore, continuous efforts are required to enhance the competence of village officials, improve standard operating procedures, and strengthen supervisory mechanisms to ensure that village administrative services provide optimal legal protection for every citizen.
Downloads
References
A. Buku
Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). (2017). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. (2020). Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Depok: Rajawali Pers.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. (2019). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Hoesein, Zainal Arifin dan Aridudin. (2017). Penetapan Pemilih dan Sistem Pemilihan Umum. Depok: Rajawali Pers.
Isra, Saldi dan Khairul Fahmi. (2019). Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
Mahfud, MD., Moh. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media.
Ridwan, HR. (2024). Hukum Administrasi Negara, cet ke-18. Depok: Rajawali Pers. Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. (1985). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.
Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. (1985). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.
B. Jurnal
Agustina, R.. (2022). Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 421–438.
Nugraha, A.. (2023). Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Administrasi Desa. Jurnal Administrasi Publik, 11(2), 145–158.
Prasetyo, T.. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dalam Pelayanan Publik. Jurnal RechtsVinding, 10(1), 25–40.
Yusdianto. (2020). Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Konstitusi, 17(4), 728–746.
Sutrisno. (2021). Pelayanan Publik Berbasis Good Governance di Pemerintahan Desa. Jurnal Administrasi Negara, 27(1), 1–18.
C. Peraturan Perundang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sandi Khairullah, Muhammad Aini (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
