PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN SIBER DI SEKTOR PERBANKAN DIGITAL BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i9.2568Keywords:
Criminal Liability, Cybercrime, Digital Banking, Electronic Information and Transactions Law, Legal Protection.Abstract
The rapid development of digital technology has brought significant changes to the banking sector in Indonesia. However, digital transformation has also created vulnerabilities to various forms of cybercrime, such as hacking, phishing, skimming, identity theft, and data breaches. This normative legal research examines the regulation and application of criminal liability for cybercrime perpetrators in the digital banking sector based on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The study employs statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although Indonesia has a comprehensive legal framework, the enforcement of criminal liability faces challenges such as cross-border jurisdictional issues, difficulties in digital evidence, anonymity of perpetrators, and the complexity of corporate liability. The research concludes that optimizing enforcement requires strengthening international cooperation, enhancing digital forensic capabilities, and strict compliance by banking institutions. A balanced approach between repressive and preventive measures is essential to protect customers and maintain the stability of the national financial system.
Downloads
References
A. Buku
Atmasasmita, R. (2020). Hukum pidana transnasional. Refika Aditama.
Budhijanto, D. (2025). Hukum cyber crime 4.0: Kejahatan digital dan artificial intelligence (AI). Refika Aditama.
Hamzah, A. (2017). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Lessig, L. (1999). Code and other laws of cyberspace. Basic Books.
Moeljatno. (2019). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Zulfa, E. A. (2020). Keadilan restoratif: Penerapannya dalam tindak pidana penganiayaan. Rajawali Pers.
B. Jurnal Ilmiah
Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rekonstruksi hukum pidana terhadap kejahatan siber (cyber crime) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dame Journal of Law, 1(1), 1-23.
Hakim, M. R., & Putra, M. R. S. (2025). Analysis of digital bank customer protection against loss of funds in accounts reviewed according to Indonesian positive law. Jurnal USM Law Review, 8(2).
Irawan, D. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana siber. Jurnal Litbang Polri. Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri.
Kainde, Q. C., & Satria, I. (2025). Telaah filsafat hukum dalam penanggulangan tindak pidana cybercrime di Indonesia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5(3), 563-570.
Lendo, Y. T. (2025). Kajian yuridis terhadap kejahatan pembobolan rekening dalam kasus phising di sektor perbankan. Lex Privatum. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
Permana, F. R., & Dirkareshza, R. (2025). Banking legal liability of cybercrime for the loss of customer funds in Indonesian digital banks. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Hukum, 21(2), 245-250.
Rahayu, S. (2024). Kejahatan siber dan perlindungan hukum bagi konsumen perbankan digital. Jurnal Hukum dan Perbankan Nasional, 8(2), 112-115.
Wardani, F. D. E. K. E., Fadjar, R. F., & JohnLearn, M. V. (2024). Juridical review of cyber security mobile banking digitalization process for legal protection of customers. YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains, 19(4), 584-600.
C. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.
Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6932.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Bank.
D. Laporan dan Dokumen Resmi
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2025). Laporan tahunan ancaman siber di Indonesia.
E. Sumber Daring (Berita/Artikel Online)
Mediana, C. (2026, April 16). Ancaman siber dan 'scam' kian ganas. Kompas.id. https://www.kompas.id
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Yuarezki Rangga Falahta, Rizky Pratama Karo Karo (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
