FRAMING KOMUNIKASI PEMERINTAH TERHADAP RENCANA PENGGUNAAN RP11 TRILIUN APBN UNTUK PEMBUKAAN REKENING MASSAL DALAM PERSPEKTIF SILA KELIMA PANCASILA

Abstract

Rencana pemerintah untuk melakukan pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat menjadi salah satu isu kebijakan ekonomi yang mendapat perhatian publik pada September 2026. Isu tersebut semakin berkembang setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah memperkirakan kebutuhan dana sekitar Rp11 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila pembukaan rekening ditujukan kepada sekitar 200 juta penduduk dengan saldo awal Rp50.000 per rekening. Pernyataan tersebut kemudian memperoleh penjelasan lanjutan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa angka Rp11 triliun belum merupakan anggaran yang ditetapkan karena kebutuhan anggaran masih dalam proses penghitungan. Perkembangan berikutnya menunjukkan perubahan sasaran dan estimasi, ketika Airlangga menyampaikan bahwa sekitar 74 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas belum memiliki rekening dan kebutuhan dana diperkirakan sekitar Rp3,8 triliun. Fenomena perubahan informasi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi pemerintah dalam membentuk pemahaman publik terhadap suatu kebijakan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi pemerintah mengenai rencana pembukaan rekening massal dibingkai menggunakan model framing Robert N. Entman serta bagaimana framing tersebut dipahami dalam perspektif Sila Kelima Pancasila. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing Robert N. Entman yang terdiri atas empat perangkat, yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Data penelitian berupa pernyataan dan komunikasi pejabat pemerintah yang berkaitan dengan rencana pembukaan rekening massal serta pemberitaan yang memuat pernyataan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah membingkai kebijakan terutama sebagai upaya memperluas inklusi keuangan, mempermudah penyaluran bantuan pemerintah, serta memberikan akses rekening kepada masyarakat yang belum memilikinya. Pada saat yang sama, perubahan estimasi anggaran dari sekitar Rp11 triliun menjadi sekitar Rp3,8 triliun menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan berlangsung secara dinamis dan masih berada dalam tahap penyusunan. Dalam perspektif Sila Kelima, framing tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip pemerataan akses dan distribusi manfaat kebijakan, tetapi juga menuntut komunikasi yang transparan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang tepat mengenai sasaran, mekanisme, dan penggunaan APBN.