Prinsip Islamic Marketing Dalam Pengadaan Barang Jasa Melalui E-Katalog Di Dinas Pendidikan

Abstract

Abstrak

Dokumen Penetapan Anggaran satuan kerja perangkat daerah akan menjadi data yang telah disahkan oleh pejabat pembuat komitmen pemerintah daerah. Penetapan anggaran ini dilakukan mengikuti prioritas indikator kinerja utama kepala daerah. Pada prinsipnya pencairan anggaran harus sesuai dengan realisasi dilapangan dengan sistem tekhnologi yang telah dilengkapi oleh pemerintah. Namun dikenyataannya realisasi anggaran tersebut masih ada penyelewengan yang dengan mudahnya dilakukan oleh oknum pejabat tekhnis pengampu kegiatan. Islamic marketing telah memberikan kisi-kisi dalam hal transaksi jual beli yang halal sesuai dengan kaidah dan aturan dalam agama islam. Peran tim pengawas internal dan pengawas pemerintahan sangat membantu dalam hal mengurangi kecurangan penyelewengan dana tersebut. Bahkan sangsi dari penegak hukum pun sudah tegak untuk oknum yang masih nakal dalam hal pencairan dana ini. Untuk itu kolaborasi antara pengawasan dan kesadaran akan prinsip islamic marketing dalam memanfaatkan tekhnologi transaksi jual beli harus selalu digaungkan untuk menuju pemerintahan yang baik dan transpran serta akuntabel. Peran tim pengawas internal satuan kerja perangkat daerah dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan guna stabilisasi manajemen keuangan daerah yang menjadi tolak ukur satuan kerja perangkat daerah dapat merealisasikan indikator kinerja utama kepala daerah. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip islamic marketing dapat diterapkan dalam transaksi pengadaan barang jasa melalui e-katalog karena keterbukaan dan transparansi anggaran yang dilakukan dalam e-katalog dapat menghindari dari ketidakpastian atau penipuan atau gharar. E-katalog dapat menghemat biaya dan waktu serta tidak ada praktik monopoli dan persaingan tidak sehat sehingga kaitannya dalam hubungan islamic marketing adalah aspek etika yang sesuai dengan muamalah dalam islam.

Abstract

The Budget Determination Document for regional work units will be the data approved by the local government's commitment-making official. This budget determination is carried out based on the priority of the regional head's key performance indicators. In principle, budget disbursement must align with actual implementation in the field, using a government-approved technological system. However, in reality, there are still cases of misappropriation of funds, easily perpetrated by certain technical officials in charge of activities. Islamic marketing has provided guidance on halal sales transactions in accordance with Islamic principles and rules. The role of internal oversight teams and government supervisors is crucial in reducing fraudulent misappropriation of funds. Law enforcement has even imposed sanctions on individuals who continue to misuse these funds. Therefore, collaboration between oversight and awareness of Islamic marketing principles in utilizing technology for sales transactions must be consistently promoted to achieve good governance, transparency, and accountability. The role of the internal supervisory team of regional work units can be continuously evaluated and improved in order to stabilize regional financial management which becomes the benchmark for regional work units to realize the main performance indicators of regional heads. The results of this study are that Islamic marketing principles can be applied in procurement transactions for goods and services through e-catalogs because the openness and transparency of the budget carried out in e-catalogs can avoid uncertainty or fraud or gharar. E-catalogs can save costs and time and there are no monopolistic practices and unfair competition so that their relationship in Islamic marketing relationships is an ethical aspect that is in accordance with muamalah in Islam.