IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PELAKU YANG TELAH DIPUTUS DENGAN HUKUMAN MATI ATAS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
DOI:
https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i4.1818Keywords:
Restitution, Child Victims, Statutory Rape, Legal Protection, Court Decisions, Death PenaltyAbstract
This study aims to analyze the implementation of restitution rights for children who are victims of statutory rape, with a case study of Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Restitution is a form of legal protection provided to child victims of crime to compensate for material and/or immaterial losses, including physical and psychological suffering, as well as the social impact caused by the crime. The research method used is normative juridical with a legislative and case approach. The research data was obtained through a literature study of laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature. The results of the study show that even though the court has imposed a restitution obligation on the perpetrator, the fulfillment of the right to restitution for child victims has not been optimal, especially in cases where the perpetrator has been sentenced to death. This situation raises legal issues regarding the effectiveness of restitution enforcement and the certainty of fulfilling the rights of victims. Therefore, it is necessary to strengthen the restitution enforcement mechanism and harmonize regulations to ensure legal protection and the restoration of the rights of child victims of statutory rape.
Downloads
References
Buku:
Chazawi, Adami. (2010). Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Rajawali Pers.
Waluyo, Bambang. (2018). Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi (Cet. Keenam). Jakarta: Sinar Grafika.
Indah S, C. Maya. (2014). Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana.
Yulia, Rena. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Cet. Kedua). Yogyakarta: Graha Ilmu.
Atmasasmita, Romli. (2020). Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme . Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Artikel Jurnal:
Marasabessy, Fauzy. (2016). "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru". Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(1), 1-20. Diakses dari
https://www.researchgate.net/publication/301740740_Restitusi_Bagi_Korban_Tindak_Pidana_Sebuah_Tawaran_Mekanisme_Baru pada tanggal 2 November 2022.
Ali, Mahrus. (2016). "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana". Jurnal Yuridika , 31(2), 123-140. Diakses dari https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm pada tanggal 2 November 2022.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899).
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1278).
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 65).
Putusan Pengadilan:
Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, tanggal 15 Februari 2022.
Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Sumber Lain:
Listyarti, Retno. (2022). "Pernyataan Komisioner KPAI tentang Pentingnya Restitusi dalam Kasus Herry Wirawan". Kompas.com , 19 Februari 2022. Diakses dari https://www.kompas.com pada tanggal 2 November 2022.
World Health Organization. (2020). Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence. Geneva: WHO Press.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Erwan H. Mokoginta (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
