ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KTP DALAM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU
DOI:
https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i12.1448Keywords:
KTP, social assistance, adminduk, DTKS, legal analysis.Abstract
The National Identity Card (KTP), as a legal identity document, is a crucial instrument for data collection and distribution of social assistance (bansos) in Indonesia. The use of the KTP serves as the basis for verifying beneficiaries in accordance with population administration regulations. This study aims to analyze the legal basis for using the KTP in providing social assistance based on applicable laws and regulations, including the Population Administration Law, the Law on Handling the Poor, and regulations related to the Integrated Social Welfare Data (DTKS). The research method used is normative juridical, with a regulatory and contextual approach. The results indicate that the KTP is not the sole requirement for receiving social assistance, but it is a mandatory document to ensure the validity and accuracy of population data. The distribution of social assistance must refer to the DTKS and the National Identification Number (NIK) as the key to data integration.
Downloads
References
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 842.
Kemendagri. Data Kependudukan. 2022.
OJK. Laporan Pengaduan terkait Penggunaan Identitas Palsu untuk Pinjaman Online. 2022.
Sari, N. “Analisis Yuridis Penggunaan KTP dalam Pemberian Bantuan Sosial.” Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 10, no. 2, 2020.
Wijaya, A. “Penggunaan KTP dalam Pemberian Bantuan Sosial: Studi Kasus di Kabupaten XYZ.” Jurnal Administrasi Publik, vol. 5, no. 1, 2019.
Putra, A. “Peraturan Perundang-undangan tentang Penggunaan KTP dalam Pemberian Bantuan Sosial.” Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 7, no. 1, 2018.
Suryadarma, D., et al. “Evaluasi Program Bantuan Sosial di Indonesia.” Jurnal Ekonomi dan Keuangan, vol. 22, no. 1, 2018.
Rahardjo, S., et al. “Privasi dan Keamanan Data Pribadi dalam Penggunaan KTP.” Jurnal Hukum dan Teknologi, vol. 8, no. 2, 2020.
Komite Nasional Perlindungan Data dan Informasi. Laporan Perlindungan Data Pribadi. 2020.
Sari, N., et al. “Aksesibilitas dan Kesetaraan dalam Penggunaan KTP.” Jurnal Keadilan Sosial, vol. 6, no. 1, 2019.
Widyastuti, N., et al. “Dampak Permasalahan Hukum dalam Penggunaan KTP terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” Jurnal Kesejahteraan Sosial, vol. 9, no. 2, 2020.
Sutanto, A., et al. “Perbaikan Sistem Identifikasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial.” Jurnal Administrasi Publik, vol. 10, no. 1, 2020.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Naila Nursyavika, Rangga Aldiansyah, Yolanda, Maulina Fadhilah (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
