PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI HIBAH TERKAIT SURAT HIBAH HAK ATAS TANAH DIBAWAH TANGAN YANG DIBUAT DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK
DOI:
https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i5.1982Keywords:
Grants under the hand, legal consequences, legal protectionAbstract
Grant is a gift made by a person to another party that is carried out when the grantor is still alive in which there is no element of contra achievement. Granting a grant using a letter under the hand is an agreement whose implementation is carried out without the presence of an authorised party. This is done by the community to avoid costs and is considered easier to complete the administration. In law, grants are irrevocable. However, there are exceptions so that the grant can be withdrawn, such as the implementation of the grant is not in accordance with the provisions or does not fulfil the elements as the grant is implemented according to the applicable laws and regulations. The problems that will be discussed in this research are the legal consequences and legal protection of underhand grant letters made based on bad faith. which will be proven through the theory used, namely the theory of legal consequences and the theory of legal protection. The method used in this research is juridical-normative, namely library legal research with primary, secondary, and tertiary legal sources. The research approach used is the legislative approach, case approach, analytical approach, conceptual approach and legal material collection techniques are carried out by identifying book literature, journals, and other sources of legal material. For legal material analysis techniques carried out by 1) grammatical interpretation, 2) systematic interpretation and legal construction methods. By analysing the data using qualitative.
Downloads
References
Azhar Ahmad Basyir, Asas-Asas Muamalat Hukum Perdata Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000.
Budiono, Kamus Ilmiah Popular Internasional, Alumni, Surabaya, 2005.
C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
Harris Freddy And Helena Leny, Notaris Indonesia , Linta Cetak Djaja, Jakarta, 2017.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Koeswidi Nanin Astuti, “Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum”, Jurnal Hukum To-Ra,. Volume 02, Nomor 01, April, 2016.
Kompiasi Ekonomi Syariah.
Kompilasi Hukum Islam.
Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,Yogyakarta, 1998.
Nihayatul Nida, Kekuatan Akta Dibawah Tangan (Studi Kasus Pembatalan Putusan Pa Tuban Nomor 297/Pdt.G/2008/Pa.Tbn Oleh Pta Surabaya Nomor 295/Pdt.G/2008/Pa.Sby, Universitas Islam Nasional Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2008.
Novita Rut, Analisis Yuridis Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya, Universitas Indonesia, Depok, 2012.
Pangesti Tyas, Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt), Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 23 Ayat (2).
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 Ayat (2).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Prasetyo Yoyok, Ekomomi Syariah, CV. Aria Mandiri Group, Bandung, 2018.
R. Subekti dan R. Tjitrosubdio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Pasal 1666, Pt. Balai Pustaka, cet.41, 2014.
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
Salim Hs., Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Soekanto Soejono Dan Sri Maudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Sofyan Moh Assauri, Analisis Yuridis Pembatalan Hibah Yang Sudah Dibaliknamakan Oleh Penerima Hibah (Putusan Pengadilan Agama Malang No.1000/Pdt.G/2011/Pa.Mlg), Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
Soimin Soedharyo, Hukum Orang Dan Keluarga, “Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw, Hukum Islam, Dan Hukum Adat”, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Sri Endang Wahyuni, Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang No.95/Pdt.G/2004/Pn.Smg), Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
Sri Felicitas Marniati dan Yuhelson. Buku Pedoman Pembuatan Tesis, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2024.
Sri Felicitas Marniati, Perjanjian Hukum Bagi Pelaksana Dalam Perjanjian Pembangunan Gedung Berdasarkan Keadilan Dikaitan Dengan Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum, Universitas Padjajaran Bandung, Bandung, 2012.
Stansya Meylita Rosalina Oping, “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal Lex Privatum, Volume 05, Nomor 07, September, 2017
Sutedi Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Sutedi Adrian, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta 2017.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok PokokAgraria.
Yogi Hanapiah Dkk, Hal-Hal Yang Perlu Dipehatikan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Notaris, Jurnal Unissula, Volume 5, Nomor 0 1, Januari, 2018.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Elsa Kristina, Sudirman, Mardi Chandra (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
