PROBLEMATIKA PENGATURAN JANGKA WAKTU HAK PAKAI BAGI ORANG ASING DALAM HUKUM TANAH NASIONAL
DOI:
https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.476Keywords:
Hak Pakai, Orang Asing, Hukum Tanah Nasional, Jangka WaktuAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perkembangan pengaturan jangka waktu hak pakai bagi orang asing dalam perspektif hukum tanah nasional serta menilai urgensi dan implikasinya. Kajian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jangka waktu hak pakai bagi orang asing telah berkembang dari yang semula tidak diatur tegas dalam UUPA menjadi lebih spesifik dan diperluas hingga total 80 tahun melalui aturan yang terbit setelahnya. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari protektif berlandaskan nasionalisme menjadi lebih terbuka untuk mendukung iklim investasi dan pariwisata, namun menimbulkan implikasi negatif terhadap semangat UUPA dan amanat konstitusi.
Downloads
References
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Harsono, B. (2019). Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
Sutadi, A. (2009.) Tinjauan Hukum Pertanahan. Jakarta: Pradnya Paramita.
Sumardjono, Maria S. W. (2018). Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria. Yogyakarta: STPN Press.
Sumardjono, Maria S. W. (2020). Agenda yang Belum Selesai: Refleksi atas Berbagai Kebijakan Pertanahan. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Legowo, A. (2017). “Harmonisasi Pengaturan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing”. Jurnal Arena Hukum, 10(1), 97–119.
Ambarsari, M. N., & Busro, A. (2023). “Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Akta Notaris/PPAT di Bali”. Notarius, 16(1), 269–283.
Naafiu, A. A., & Kristalin, N. Q. (2021). “Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Pada Hak Pakai Bagi Orang Asing di Indonesia”. Media Iuris, 4(3), 317–340.
Rambi, S. M. K., Lengkong, N. L., & Setlight, M. M. M. (2024). “Kajian Hukum Hak Pakai Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing di Indonesia dalam Meningkatkan Investasi”. Jurnal Lex Administratum, 12(2).
Salviana, F. M. (2020). “Urgensi Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Penanam Modal Asing”. Jurnal Perspektif, 25(3), 205–210.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Imigrasi, diambil dari https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/15/dirjen-imigrasi-kedatangan-orang-asing-meningkat-72-periode-januari-sd-juni-2024, diakses pada 13 Juni 2025
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Imigrasi, diambil dari https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/12/27/imigrasi-kembali-cetak-rekor-di-2024-melaju-cepat-dalam-tubuh-yang-baru, diakses pada 13 Juni 2025
Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/BPKM, diambil dari https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/rosan-realisasi-investasi-terus-bertumbuh-indonesia-konsisten-jalankan-hilirisasi, diakses pada 14 Juni 2025
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Syauqina Fildzah Hanifa, Mira Novana Ardani (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
